KEBIJAKAN PENERTIBAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

KEBIJAKAN PENERTIBAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

"Studi Implementasi Tentang Peraturan PKL dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Perda No. 1   Tahun 2000"

Konsep Kebijakan Publik

 

      Sesuatu arah aksi yang diusulkan oleh seorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam sesuatu area tertentu yang membagikan hambatan- hambatan serta peluang- peluang terhadap kebijakan yang diusulkan, buat memakai serta menanggulangi dalam rangka menggapai sesuatu tujuan ataupun merealisasikan sesuatu sasaran ataupun sesuatu iktikad tertentu Carl Frederich dalam Budi Winarno

      (2016: 20).

 

      Riant Nugroho( 2014: 10) berkata kalau kebijakan publik merupakan:

 

1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi segalah perkara dalam kehidupan sesuatu warga baik Negeri ataupun wilayah.

 

2. Kebijakan publik ialah kumpulan pemikiran atas perkara, yang diformulasikan oleh bermacam pihak, baik langsung( pemerintah dalam secara universal) ataupun tidak langsung( warga).

 

3. Kebijakan publik ialah suatu ketentuan yang bertabiat resmi serta mengikat yang berarti tiap anggota warga wajib bisa melaksanakannya.

 

4. Kebijakan publik ialah usaha meramal masa depan dengan mencermati dinamika hari ini. Selaku wujud prediksi hendak pergantian dalam mayarakat.

 

               Thomas R Dye yang dilansir dari Winarno( 2016: 19) berkata kalau kebijakan publik merupakan apapun yang diseleksi oleh pemerintah buat dicoba ataupun tidak dicoba. Komentar Dye selaku suatu batas buat memperjelas apa yang

 

jadi aksi ataupun langkah yang dicoba ataupun tidak dicoba oleh pemerintah dalam menjawab perkara dalam warga.

 

               Riant Nugroho( 2014: 10) berkata kalau kebijakan publik bukan ialah suatu proses ataupun gimana suatu kebijakan nampak baik serta indah hendak namun gimana suatu kebijakan public dalam merumuskan bersumber pada substansi permasalahan yang jadi bawah dari terdapatnya formulasi suatu kebijakan. Jean Jacgues Rousseau( 1975) berkata kalau ilham yang sangat sempurna dalam kebijakan publik, merupakan kontrak antara rakyat dengan penguasa hendak hal- hal yang berarti apa yang wajib dicoba buat menggapai tujuan bersama  ( Riant Nugroho, 2014: 190).

 

2. 1. 1     Tujuan Kebijakan Publik

 

Guna utama Negeri yakni kebijaksanaan, tanggung jawab dan sanggup menguasai apa yang jadi kemauan dan gimana supaya biar warga bisa bergerak maju.

Perihal ini amat sangat berhubungan dengan tujuan kebijakan publik( Riant Nugroho( 2017: 170):

 

1. Mendistribusikan sumber energi Negeri kepada warga, tercantum alokatif, realokatif, serta redistribusi, tercantum mengaborsi ataupun meresap sumber energi kedalam Negeri.

 

2. Mengendalikan versus menstabilisasi.

 

3. Mendinamisasi versus menstabilisasi.

 

4. Menguatkan Negeri versus menguatkan warga/ pasar.

 

2. 1. 2     Jenis- jenis kebijakan publik

 

      Apa yang dicoba serta tidak dicoba oleh pemerintah ialah suatu kebijakan, menunda kebijakanpun merupakan suatu kebijakan sebab tiap kebijakan yang diambil.

      jadi bawah apakah kebijakan tersebut mempunyai nilai yang bernilai buat berjalannya roda pemerintahan dan kehidupan ataupun keamanan warga ataupun tidak, hingga dalam kebijakan publik Riant Nugroho( 2014: 187) membagi tipe kebijakan dalam sebagian tipe antara lain selaku berikut:

 

1. Pembagian awal dari kebijakan publik dijabarkan dalam arti dari kebijakan publik, ialah awal hal- hal yang diputuskan oleh pemerintah buat tidak dikerjakan ataupun dibiarkan.

2. Pembagian tipe kebijakan publik yang kedua merupakan wujudnya. Kebijakan publik dalam makna luas bisa dipecah jadi 2 kelompok ialah kebijakan dalam wujud peraturan- peraturan pemerintah yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan, serta peraturan- peraturan tidak tertulis tetapi disepakati ialah yang diucap selaku konveksi- konveksi.

3. Kebijakan yang ketiga merupakan yang terbuat dalam wujud kerjasama antara pemerintah serta legislative.

2. 1. 1 Mekanisme Kebijakan Publik

 

Konsep sempurna dari hokum bagi Aristoteles dekat dengan keadilan( Nugroho: 2014). Apalagi pada tingkatan yang sangat bawah bisa dikatakan kalau tujuan Negeri bisa tercapai apabila terlah terbentuk keadilan dalam tingkatan yang sangat bawah, barangkali kesejahteraan selaku prioritas setelah itu dibandingkan keadilan. Kebijakan publik selaku suatu hukum berperan buat membenarkan tiap masyarakat Negeri buat mendapatkan apa yang jadi haknya. Dengan demikian. Arti keadilan tidak hanya distributive ataupun sama rata sama rasa melainkan pula yang komunikatif ataupun bekerja hendak memetik hasil, serta yang bekerja lebih banyak berhak atas hasil yang lebih banyak.

1. Ada isu kebijakan.

2. Isu kebijakan ini setelah itu menggerakan pemerintah buat merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelsaikan permasalahan tersebut.

3. Sehabis diformulasikan setelah itu kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, warga, ataupun pemerintah bersama warga.

4. Tetapi di dalamnya proses formulasi, penerapan serta paksa penerapan dibutuhkan aksi pengendalian yang mencakup monitoring, penilaian, pengganjaran selaku suatu siklus baru, selaku evaluasi apakah kebijakan tersebut telah diformulasikan dengan baik serta benar serta diimplementasikan dengan baik serta benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang bisa berbentuk kebijakan itu sendiri ataupun khasiat langsung yang bisa dimanfaatkan oleh pemanfaat.

6. Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menciptakan outcome dalam wujud impak kebijakan yang diharapkan terus menjadi tingkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

 

Riant Nugroho( 2014: 199) membagikan nasihat yang bertabiat ideal- teoritis- metodologis ialah tentang gimana siklus dari kebijakan publik.

2. 2. 1  Konsep Implementasi.

Sedangkan Merile S. Grindle (1990) yang dilansir dari Winarno (2016: 135) membagikan pemikiran tentang implementasi, berkata kalau secara universal, tugas implementasi merupakan membentuk sesuatu kaitan( linkage) yang mempermudah tujuan- tujuan kebijakan dapat direalisasikan selaku akibat dari satu aktivitas pemerintah.

 

Riplay serta Franklin yang dilansir dari Winarno( 2016: 135) berkomentar kalau implementasi merupakan apa yang terjalin sehabis undang- undang diresmikan yang membagikan otoritas program, kebijakan, keuntungan( benefit) ataupun sesuatu tipe keluaran yang nyata( tangible output). Sebutan implementasi menunjuk pada beberapa aktivitas yang menjajaki statment maksut tentang tujuan- tujuan program- progam serta hasil- hasil yang di idamkan oleh para pejabat pemerintah.

 

Van Metter serta Van Horn yang dilansir dari( Anggara Sahya( 2014: 232) berkomentar kalau: implementasi merupakan tindakan- tindakan yang dicoba oleh orang/ pejabat ataupun kelompok pemerintah ataupun swasta yang ditunjukan pada tercapainya tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Charles Jones yang dilansir dari Aneta Asna( 2010: 58- 59), berkata kalau implementasi kebijakan merupakan sesuatu aktivitas yang dimaksutkan buat mengoperasikan suatu program dengan mencermati 3 kegiatan utama aktivitas, ialah:

a) Organisasi, pembuatan ataupun penyusunan kembali sumber energi, unit- unit dan tata cara buat mendukung supaya program berjalan.

b) Interpretasi, menafsirkan supaya program jadi rencana serta pengarahan yang pas serta bisa diterima dan dilaksanakan, dan

c) Aplikasi( pelaksanaan), berkaitan dengan pelaksanaaan aktivitas teratur yang meliputi penyediaan benda serta jasa.

 

2. 2. 1  Model Implementasi

Edward III yang dilansir dari Anggara Sahya( 2014: 250- 254), ialah terdapat 4 aspek kritis yang pengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi, ialah: komunikasi, sumber energi, disposisi ataupun perilaku pelaksana, serta struktur birokrasi.

a. Komunikasi mempunyai kedudukan/ guna yang lumayan berarti buat memastikan keberhasilan kebijakan public dalam implementasinya. Berikutnya, dia mengemukakan 3 penanda keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan, ialah: selaku berikut: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

b. Sumber Energi. Sumber energi yang dibutuhkan dalam implementasi bagi Edwards III, ialah selaku berikut: Staf, Data, Kewenangan dan Sarana Raga.

c. Dis posisi merupakan perilaku serta komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan ataupun program yang wajib dilaksanakan sebab tiap kebijakan memerlukan pelaksana- pelaksana yang mempunyai hasrat kokoh serta komitmen yang besar supaya sanggup menggapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat 3 faktor utama yang pengaruhi keahlian serta keinginan aparat pelaksana buat melakukan kebijakan, antara lain semacam: Kognisi, Arahan serta Asumsi pelaksana dan keseriusan reaksi ataupun asumsi pelaksana.

d. Struktur Birokrasi Edwards III merupakan mekanisme kerja yang dibangun buat mengelola penerapan suatu kebijakan. Dia menekankan butuh terdapatnya( Standart Operating Procedure) dan fragmentasi. Foto 2: Model Implementasi Edward III. Sumber: Anggara Sahya  (2014: 250- 254).

Alibi:

aku memakai Teori dari George C, Edward III sebab bagi aku teori gampang dimengerti serta lebih sesuai buat mengukur suatu keberhasilan dalam implementasi tentang penertibaan orang dagang Kaki di pasar Mergan Kota Malang. Implementasi kebijakan secara instan membutuhkan terdapatnya sebagian komponen yang terpaut sehingga menjadikanya lebih terencana. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk 4 variabel yang berfungsi berarti dalam keberhasilan impelementasi. 4 variabel tersebut merupakan Komunikasi, Sumber energi, Disposisi, serta Struktur birokrasi.

2. 3 Partisipasi Masyarakat

2. 3. 1 Konsep Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi Warga terdiri atas 2 kata ialah partisipasi dalam Bahasa Inggris ialah participation yang maksudnya pengambilan bagian dari pengikutsertaan. Sebaliknya Warga dalam Bahasa Inggris ialah society yang berarti perkumpulan, perhimpunan serta lembaga. Ini berarti partisipasi warga ialah mengikutsertakan banyak orang ataupun perkumpuan. Bagi Aziz Turindra (2011: 11), terdapat sebagian tahapan partisipasi warga ialah:

 

1. Sesi partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada biasanya, tiap kebijakan penetiban yang sasarannya orang dagang kaki 5 hendaknya tiap pihak Birokrasi yang mempunya kedudukan berarti dalam membuat kebijakan wajib mengaitkan warga berdagang supaya pengambilan keputusan dapat pas pada sasaran.

2. Sesi Partisipasi dalam Perencanan penertiban.

Partisipasi dalam sesi perencanan ialah sesi yang sangat timggi tingkatnnya yang diukur dari derajat keterlibatnya. Dalam sesi perencanan, orang sekalian diajak buat turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, iktikad serta sasaran.

3. Sesi Partisipasi dalam penerapan penertiban

Partisipasi warga dalam pelaksanan penertiban dimaksud selaku keterlibatan serta pemahaman dari warga berdagang sendiri, supaya melindungi keelokan serta kenyamanan pasar dengan berkerja sama supaya daganganya di jual pada tempat yang telah disedikan ataupun pakai tempat yang benar layak unuk berjual dagannya.

4. Sesi Partisipasi dalam pemantauan serta Penilaian pelaksanan penertiban Partisipasi warga berdagang dalam sesi pelaksanan menimpa kebijakan yang buat oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Perihal ini dimaksdukan bukan hanya buat tercapainya tujuan, namun pula dibutuhkan buat mendaptkan umpan balik tentang masalah- permasalahan serta hambatan yang timbul dalam pelaksanan penertiban orang dagang kaki 5.Partisipasi warga dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertumbuhan tentang penertiban orang dagang kaki 5 serta sikap aparat dalam kebijkan penertiban orang dagang kaki 5 sanga dibutuhkan.

 

1. Sesi Partisipasi dalam Pemanfaatan dalam hasil implementasi Partispiasi dalam pemanfataan hasil pelaksanan penertiban orang dagang kaki 5 ialah perihal yang berarti tetapi kerap kali terlupakan. Sementara itu tujuan dari pelaksanan penertiban orang dagang kaki 5 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang guna buat memperbaik mutu

 

hidup warga banyak secara universal, sehingga keelokan kota serta kebersihan jadi tujuan utama. Bila warga orang dagang kaki 5 berpartisipasi dalam mempraktikkan seluruh kebijkaan yang telah terbuat oleh pemerintah, hingga kasus penertiban dapat meminilisir tiap problem yang berlawanan dengan kenyamanan serta keelokan sehingga memwujudkan pasar yang tertata apik, nyaman serta tertib.

 

2. 3. 2. Penafsiran Partisipasi

 

Partisipasi bisa berarti selaku pengikutsertan ataupun kedudukan dalam sesuatu aktivitas bersama( Sumaryadi, 2010: 14). Partisipasi bisa pula berarti kalau pembentuk keputusan menganjurkan kelompok ataupun warga buat turut ikut serta dalam wujud penyampaian anjuran ataupun komentar. Partisipasi pula bisa dimaksud selaku keterlibatan aktif dari seorang ataupun sekelompok orang( warga) secara sadar buat berkontribusi secara sukarela dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur, dan ikut serta mulai dari sesi proses pelaksanan sampai samapai di implementasikan dari kebijkan itu  (Hajar, dkk,, 2018). Utamanya partisipasi merupakan mengaitkan warga dalam proses pengambilan keputusan, membagikan hak suara kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendesak serta mengaitkan masyarakat dan menyatukan tujuan. Tipologi Partisipasi Warga bagi Pretty (dalam Wignyo, 2009: 15) Memilki 7 tingkatan berbeda, mulai dari partisipasi pasif sampai ke mobilisasi selaku berikut:

1. Sesi Partisipasi dalam Pemanfaatan dalam hasil implementasi Partispiasi dalam pemanfataan hasil pelaksanan penertiban orang dagang kaki 5 ialah perihal yang berarti tetapi kerap kali terlupakan. Sementara itu tujuan dari pelaksanan penertiban orang dagang kaki 5 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang guna buat memperbaik mutu

hidup warga banyak secara universal, sehingga keelokan kota serta kebersihan jadi tujuan utama. Bila warga orang dagang kaki 5 berpartisipasi dalam mempraktikkan seluruh kebijkaan yang telah terbuat oleh pemerintah, hingga kasus penertiban dapat meminilisir tiap problem yang berlawanan dengan kenyamanan serta keelokan sehingga memwujudkan pasar yang tertata apik, nyaman serta tertib.

2. 3. 2. Penafsiran Partisipasi

 

Partisipasi bisa berarti selaku pengikutsertan ataupun kedudukan dalam sesuatu aktivitas bersama( Sumaryadi, 2010: 14). Partisipasi bisa pula berarti kalau pembentuk keputusan menganjurkan kelompok ataupun warga buat turut ikut serta dalam wujud penyampaian anjuran ataupun komentar. Partisipasi pula bisa dimaksud selaku keterlibatan aktif dari seorang ataupun sekelompok orang( warga) secara sadar buat berkontribusi secara sukarela dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur, dan ikut serta mulai dari sesi proses pelaksanan sampai samapai di implementasikan dari kebijkan itu ( Hajar, dkk,, 2018).

 

Utamanya partisipasi merupakan mengaitkan warga dalam proses pengambilan keputusan, membagikan hak suara kepada masyarakat        dalam  proses pengambilan keputusan, mendesak serta mengaitkan masyarakat

dan menyatukan tujuan. Tipologi Partisipasi Warga bagi Pretty( dalam Wignyo, 2009: 15) Memilki 7 tingkatan berbeda, mulai dari partisipasi pasif sampai ke mobilisasi selaku berikut:

 

1. Partisipasi pasif

Warga berpartisipasi melalui pesan yang di informasikan menimpa apa yang sudah terjalin. Penyampaian pesan ini merupakan sepihak oleh administrator ataupun pemimpin tanpa mendengar tangapan warga. Data yang dibagikan cuma buat handal luar( bukan warga).

2. Partisipasi informatif

Warga berpartisipasi dengan menanggapi persoalan yang diajukan oleh periset dengan memakai persoalan survey ataupun pendekatan seragam. Mereka tidak memiliki peluang dalam proses. Kelompok ini mengambil kendali atas keputusan, sehingga warga bisa mempertahankan struktur- struktur yang terdapat.

3. Partisipasi lewat konsultasi

Warga berpartisipasi dengan konsultasikan serta orang luar mendengar komentar mereka. proses konsultasi ini tidak mengaitkan dalam proses pengambilan keputusan, serta handal luar tidak berkewajiban menumpang aspirasi warga.

4. Partisipasi sebab insentif material

Warga berpartisipasi dengan dengan membagikan sumber energi semacam tenaga dengan imbalan santapan, duit, ataupun wujud insentif lain.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian tercantum dalam jenis ini, petani sediakan lahan namun tidak ikut serta dalam proses eksperimen serta pendidikan. Kedudukan dan semacam ini biasa nampak namun penduduk tidak memiliki kepentingan lagi buat memperpanjang kegiatan ini begitu insentifnya habis.

5. Partisipasi Fungsional

Warga berpartisipasi dengan membentuk kelompok buat penuhi tujuan. Keterlibatan semacam ini cendrung bergantung pada fasilitator serta orang luar, meski bisa jadi nantinya dapat berganti jadi mandiri.

6. Partisipasi interktif

Warga berpartisipasi lewat pengamatan bersama, yang diperuntukan pada penataan rencana kerja ataupun memmperkuat lembaga yang terdapat.

7. Mobilisasi diri

Masyrakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada

lembaga luar buat mengganti sistem. Mereka meningkatkan kontak dengan institusi luar buat sumberdaya serta saran- saran yang mereka perlukan tetapi senantiasa mempertahankan kontrol atas pemakaian sumberdaya tersebut.

1. Partisipasi sebab insentif material

Warga berpartisipasi dengan dengan membagikan sumber energi semacam tenaga dengan imbalan santapan, duit, ataupun wujud insentif lain.

 Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian tercantum dalam jenis ini, petani sediakan lahan namun tidak ikut serta dalam proses eksperimen serta pendidikan. Kedudukan dan semacam ini biasa nampak namun penduduk tidak memiliki kepentingan lagi buat memperpanjang kegiatan ini begitu insentifnya habis.

 2. Partisipasi Fungsional

Warga berpartisipasi dengan membentuk kelompok buat penuhi tujuan. Keterlibatan semacam ini cendrung bergantung pada fasilitator serta orang luar, meski bisa jadi nantinya dapat berganti jadi mandiri.

3. Partisipasi interktif

Warga berpartisipasi lewat pengamatan bersama, yang diperuntukan pada penataan rencana kerja ataupun memmperkuat lembaga yang terdapat.

4. Mobilisasi diri

Masyrakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar buat mengganti sistem. Mereka meningkatkan kontak dengan institusi luar buat sumberdaya serta saran- saran yang mereka perlukan tetapi senantiasa mempertahankan kontrol atas pemakaian sumberdaya tersebut.

 

2. 4      Pedagang Kaki 5( PKL)

2. 4      1. Penafsiran Orang dagang kaki Lima

 

Padagang Kaki 5 dalam zona ekonomi( LPPM USU, 2002: 10) bisa dikemukakan selaku berikut:

1. Penggunan ruang public semacam jalan- jalan universal bukan buat guna semestinya bisa membahayakan orang lain ataupun PKL itu sendiri.

2. Pencemaran yang dicoba kerap diabaikan oleh PKL, pola kegiatannya tidak tertib baik dalam makna posisi ataupun jam kerjanya.

3. Sebagian besar PKL tidak menemukan proteksi dari ancaman jiwa, kesehatan ataupun jaminan masa depan. Efek semacam itu belum menemukan atensi, Sebab atensi masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok.

4. Mungkin terbentuknya persaingan tidak sehat antara penguasa yang membayar pajak formal dengan pelakon ekonomi informal yang tidak membayar pajak formal.

 5. Munculnya“ parallel structure“ ialah kerangka aliran duit yang berbentuk setoran diluar aliran duit formal ataupun pajak ke pemerintah. Perihal tersebut menimbulkan ketergnatungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan PKL.

Dalam Kurniadi( 2004: 32) mengartikan sebutan orang dagang Kaki 5 selaku orang dagang yang melaksanakan usaha kegiatannya, sehingga usaha dagang perorangan ataupun kelompok yang jalan  dalam melaksanakan usaha ataupun kegiatannya ataupun berjalan di trotoar yang dulu berdimensi lebar berlima kaki, yang umumnya mengambil tempat ataupun lokasi didaerah- daerah keramaian universal semacam didepan pertokoaan, pasar, perkantora, sekolah serta lain- lain.

Bagi Damsar( 2002: 51) Orang dagang Kaki 5 merupakan mereka yang melaksanakan aktivitas usaha dagang dalam perorangan ataupun kelompok yang dalam melaksanakan usahanya memakai tempat- tempat sarana universal, semacam trotoal, pinggir- pinggir jalur universal, serta lain sebagainya. orang dagang yang melaksanakan aktivitas dalam jangka waktu tertentu dengan memakai fasilitas ataupun peralatan yang gampang dipindahkan, dibongkar pasang serta mempergunakan lahan sarana universal.

Bagi Nugroho( 2003: 159) Orang dagang Kaki 5 ataupun disingkat dengan PKL merupakan sebutan buat menyebut penjala dagangan yang melaksanakan aktivitas dagangan yang melaksanakan komersial diatas kepunyaan jalur yang diperuntukkan buat penjalan kaki. sehingga terdapat pemikiran kalau terdapat 3 roda ataupun 2 roda serta satu kaki. Orang dagang Kaki 5( PKL) Bagi Peraturan Wilayah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan serta pembinaan pembinaan orang dagang kaki 5, Bab 1 Syarat universal pasal 1 ayat 5, orang dagang kaki 5 merupakan orang dagang yang melaksanakan usaha perdagangan non resmi dengan memakai lahan terbuka serta ataupun tertutup, sebagian sarana universal yang didetetapkan oleh pemerintah Wilayah selaku tempat aktivitas usahanya baik dengan mengunakan perlengkapan bergerak ataupun tidak bergerak seseuai dengan pekerjaan yang mereka jalani. Oleh karena itu, PKL bisa dikira selaku aktivitas ekonomi warga kelas dasar.

PKL memanglah pelakon ekonomi di pinggir jalur serta ialah warga miskin serta warga marjinal. PKL dalam melaksanakan aktivitasnya dimana benda dagangnya dinaikan dengan gerobak dorong.  Bertabiat sedangkan, dengan alas tikar tanpa meja dan mengenakan ataupun tanpa tenda, mayoritas jarak tempat usahannya antara mereka tidak dibatasi oleh batas- batasan yang jelas.  Para PKL saat ini tidak memiliki kepastian sebagaiaman dalam  hak atas tempat usahanya.

 

. 4. 2    Ciri- ciri Orang dagang Kaki Lima

Buat dapat membedakan PKL dengan orang dagang lain para pakar juga mengemukan komentar mereka menimpa identitas PKL warga dapat membedakan PKL dengan orang dagang lain, Identitas universal PKL yang dikemukakan oleh kartono dkk( 1998: 3- 7), ialah:

a. ialah orang dagang pula sekalian produsen.

b. terdapat yang menetap pada posisi tertentu, terdapat yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain.( Memakai pikulan, kereta dorongan, tempat ataupun stan yang tidak permanen dan bongkar pasang).

c. mutu beberapa barang yang diperdagangkan relatif rendah serta umumnya tidak berstandar.

d. volume peredaran tidak seberapa besar, para pembelimerupakan pembeli yang berdaya beli                     rendah.

e. biasanya bermodal kecil, kadangkala cuma ialah perlengkapan untuk owner modal dengan memperoleh hanya komisi selaku imbalan atas jerih payanya.

f. Tawar- menawar buat penjual serta pembeli ialah kedekatan karakteristik yang khas pada usaha orang dagang kaki 5.

Ada pula identitas bagi susanto( 2006: 25), yakni:.

a) Aktivitas usaha, tidak terorganisir dengan baik.

b) Tidak mempunyai pesan izin usaha.

c) Tidak tertib dalam aktivitas usaha, baik ditinjau dari tempat usaha ataupun jam kerja.

d) Bergerombol di trotoar

e) Menjajakan benda dagangannya sembari berteriak, kadang- kadang mereka berlari mendekati konsumen.

2. 5. Ciri orang dagang Kaki Lima

2. 5. 1  Pedagang Kaki 5 mempunyai identitas pokok zona informal.

Berdasarakan penelitian- riset yang sudah dicoba terdapat sebagian ciri orang dagang Kaki 5. Bagi kartini kartono, dkk( dalam A. Widodo, 2000: 29) terdapat 21 ciri orang dagang kaki 5.

1) Kelompok orang dagang yang kadang- kadang selaku produsen, ialah orang dagang santapan serta minuman yang memasaknya sendiri.

2) Orang dagang kaki 5 membagikan konotasi pada mereka biasanya menjajakan benda daganganya pada gelaran tikar pada pingiran jalur serta di depan toko yang di anggap strategis, orang dagang yang memakai meja, kereta dorong, serta kios kecil.

3) Orang dagang kaki 5 pada biasanya bermodal kecil, apalagi kerap dimanfaatkan owner modal dengan membagikan komisi selaku jerih payah.

4) Orang dagang Kaki 5 yang biasanya bermodal kecil, apalagi kerap dimanfaatkan owner modal dengan membagikan komisi selaku jerih payah.

5) Pada biasanya PKL merupakan kelompok marginal apalagi terdapat pula yang masuk dalam kelompok sub marginal.

6) Pada biasanya mutu pada benda yang dijual kualitasnya relatif rendah, apalagi terdapat yang spesial menjual barang- barng dengan keadaan sedikit cacat dengan harga murah.

7) Omzet penjualan PKL pada biasanya tidak besar.

8) Pada pembeli pada biasanya berdaya rendah.

9) Tidak sering ditemui PKL yang berhasil secara ekonomi sehingga kesusahan bertambah dalam jenjang hirarki orang dagang.

10) Pada biasanya PKL ialah usaha. Diamana anggota keluarga ikut menolong dalam usaha                             tersebut.

11) Mempunya watak one man enterprise

12) Benda yang ditawarkan PKL umumnya lebih rendah serta biayanya tidak tetap

13) Tawar menawar antara pembeli serta orang dagang ialah karakteristik yang khas pada usaha perdagangan kaki 5.

14) Sebagian PKL melakukan secara penuh dalam waktu senggang dalam rangka usaha menggapai pemasukan bonus.

15) Sebagian PKL melakukan pekerjaan secara musiman serta tipe benda daganganya berubah-                     ganti.

16) Benda–barang yang dijual PKL umumnya ialah benda yang universal, tidak sering sekali PKL menjual benda yang spesial.

17) Pada biasanya PKL berdagang pada keadaan tidak tenang, sebab khawatir sewaktu- waktu usaha mereka ditertibkan serta diberhentikan oleh pihak yang berwenang.

18) Warga kerap berangapana kalau para PKL merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam warga.

19) Mengingat terdapatnya aspek pertentangan kepentingan, kelompok PKL merupakan kelompok yang susah bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasan setia kawan yang kokoh diantara mereka

20) Pada biasanya waktu kerja tidak menampilkan pola yang senantiasa, perihal in menampilkan pada karakteristik perusahan

21) Perorangan.

22) PKL memiliki jiwa yang kokoh.

 

2. 5. 2. Pemicu Timbulnya Orang dagang Kaki Lima ( PK).

Bagi Gilang Permadi, S. S ( 2007: 67) dalam bukunya, pemicu timbulnya orang dagang kaki 5 merupakan selaku berikut:

1. Kesusahan Ekonomi.

Krisis keuangan yang terjalin disekitar tahun 1997- 1999, menimbulkan banyak orangn yang kehilagan pekerjaan ataupun menggangur serta memilah buat jadi warga orang dagang kaki 5.

 

2. Sempitanya Lapangan Pekerjaan.

Dari sempitnya lapangan pekerjaan, banyak orang yang menggangur, dari sana mereka memilah jadi orang dagang kaki 5 sebab modalnya kecil serta tidak butuh kios ataupun toko buat membuka usahanya.

3. Urbanisasi.

Perpindahan dari Desa ke kota dengan tujuan buat mencari pekerjaan tetapi sebab bermodal pembelajaran serta keahlian yang tidak menunjang, sehingga membuat orang buat memilah jadi orang dagang kaki 5. Dengan terdapatnya peraturan menimpa tanggunag jawab pemerintah dalam UUD 1945, perihal ini menampilkan kalau Neagara Indonesia merupakan Negeri Hukum.

Fenomena orang dagang kaki 5 telah ialah kasus yang nasional, sebab di tiap kota tentu terdapat permasalahan orang dagang kaki 5. Orang dagang kaki 5 timbul sebab:

1. Terdapatnya sesuatu keadaan pembanguann perekonomian serta pembelajaran yang tidak menyeluruh di segala Negeri kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dalam perihal ini sesungguhnya mempunyai tanggung jawab didalam melakukan pembangunan bidang pembelajaran serta bidang perekonomian.

2. PKL ini pula mencuat sebab akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk rakyat kecil yang tidak mempunyai keahlian serta berproduksi. Dalam perihal ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam penyediaan lapangan pekerjaan buat warga kecil yang tidak sanggup.

3. Terdapatnya sifat ataupun mental dari pihak Birokrat yang Korupsi. Telah terdapat Dana baik itu Rancangan Anggaran Penadapatan Belanja Negara ( APBN), Rancangan Anggaran Pemasukan Bealanja Daerah ( APBD),

ataupun dorongan dari Negara- negara maju yang didalamnya guna buat menuntaskan masalaah kemiskinan namun dana tersebut tidak di realisasikan dananya kemana. Kejelasan serta keguanan dari dana tetsebut warga tidak menerima ataupun meraskan dorongan dari dana tersebut.

2. 5. 3. Wujud Fasilitas Perdagangan Orang dagang Kaki 5( PKL).

Wujud fasilitas perdagangan yang dipergunakan oleh para orang dagang kaki 5 dalam menkalankan aktivitasnya sangat bermacam- macam. Fasilitas yang digaunakan selaku berikut:

1. Gerobak/ Kereta Dorong

Wujud fasilitas ini terdiri dari 2 berbagai ialah gerobak dorong yang terdapat atap fan gerobak dorong yang tidak terdapat atap buat melindungi benda dagangannya dari cuaca.

2. Pikulan/ keranjang

Wujud fasilitas perdagangan ini dugunakan PKL keliling ataupun semi permanen yang kerap ditemukan pada PKL yang berjualan tipe benda serta minuman. Wujud ini diartikan supaya benda dangangan gampang dibawah ataupun bisa berpindah temapat.

3. Warung semi permanen.

Terdiri dari sebagian gerobaak ataupun kereta dorong yang diatur sedemikian rupa yang secara berderet serta dilengakapi dengan sofa serta meja. Bagian atap serta sekelilimgnya dapat ditutup dengan pelindung yang dibuat dari kain plasti, terpal ataupun yang yang lain yang tidak bisa tembus air. Berdasarakan fasilitas usaha tersebut, peadagang kaki 5 ini bisa dikategorikan orang dagang permanen yang biasanya buat tipe dagangan santapan serta minuman.

4. Kios

Wujud fasilitas orang dagang kaki 5 yang memakai papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyamai suatu dinding semi permanen, yang mana orang dagang bersangkutan pula tinggal ditempat tersebut. Orang dagang kaki 5 bisa dikategorikan selaku pedagang menetap.

5. Jengko/ Meja.

Kios wujud fasilitas Orang dagang kaki 5 ini memakai mejak Jongko serta beratap, fasilitas ini dikategorikan tipe orang dagang kaki 5 yang menetap.

6. Gelaran/ Alas.

Orang dagang kaki 5 memakai alas berbentuk tikar, kain ataupun yang lain buat menjajakan dagangannya. Bersumber pada fasilitas tersebut, orang dagang kaki 5 ini bisa dikategorikan dalam kegiatan semi permanen. Biasanya bisa ditemukan pada orang dagang kaki 5 yang berjualan benda kelontong serta santapan ataupun tipe dagangan yang jualan yang lain.

 

2. 5. 3. Wujud Fasilitas Perdagangan Orang dagang Kaki 5( PKL).

Wujud fasilitas perdagangan yang dipergunakan oleh para orang dagang kaki 5 dalam menkalankan aktivitasnya sangat bermacam- macam. Fasilitas yang digaunakan selaku berikut:

1. Gerobak/ Kereta Dorong

Wujud fasilitas ini terdiri dari 2 berbagai ialah gerobak dorong yang terdapat atap fan gerobak dorong yang tidak terdapat atap buat melindungi benda dagangannya dari cuaca.

2. Pikulan/ keranjang

Wujud fasilitas perdagangan ini dugunakan PKL keliling ataupun semi permanen yang kerap ditemukan pada PKL yang berjualan tipe benda serta minuman. Wujud ini diartikan supaya benda dangangan gampang dibawah ataupun bisa berpindah temapat.

3. Warung semi permanen.

Terdiri dari sebagian gerobaak ataupun kereta dorong yang diatur sedemikian rupa yang secara berderet serta dilengakapi dengan sofa serta meja. Bagian atap serta sekelilimgnya dapat ditutup dengan pelindung yang dibuat dari kain plasti, terpal ataupun yang yang lain yang tidak bisa tembus air. Berdasarakan fasilitas usaha tersebut, peadagang kaki 5 ini bisa dikategorikan orang dagang permanen yang biasanya buat tipe dagangan santapan serta minuman.

4. Kios

Wujud fasilitas orang dagang kaki 5 yang memakai papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyamai suatu dinding semi permanen, yang mana orang dagang bersangkutan pula tinggal ditempat tersebut. Orang dagang kaki 5 bisa dikategorikan selaku pedagang menetap.

5. Jengko/ Meja.

Kios wujud fasilitas Orang dagang kaki 5 ini memakai mejak Jongko serta beratap, fasilitas ini dikategorikan tipe orang dagang kaki 5 yang menetap.

6. Gelaran/ Alas.

Orang dagang kaki 5 memakai alas berbentuk tikar, kain ataupun yang lain buat menjajakan dagangannya. Bersumber pada fasilitas tersebut, orang dagang kaki 5 ini bisa dikategorikan dalam kegiatan semi permanen. Biasanya bisa ditemukan pada orang daang kaki 5 yang berjualan benda kelontong serta santapan ataupun tipe dagangan yang jualan yang lain.

2. 5. 3. Wujud Fasilitas Perdagangan Orang dagang Kaki 5( PKL).

Wujud fasilitas perdagangan yang dipergunakan oleh para orang dagang kaki 5 dalam menkalankan aktivitasnya sangat bermacam- macam. Fasilitas yang digaunakan selaku berikut:

1. Gerobak/ Kereta Dorong

Wujud fasilitas ini terdiri dari 2 berbagai ialah gerobak dorong yang terdapat atap fan gerobak dorong yang tidak terdapat atap buat melindungi benda dagangannya dari cuaca.

2. Pikulan/ keranjang

Wujud fasilitas perdagangan ini dugunakan PKL keliling ataupun semi permanen yang kerap ditemukan pada PKL yang berjualan tipe benda serta minuman. Wujud ini diartikan supaya benda dangangan gampang dibawah ataupun bisa berpindah temapat.

3. Warung semi permanen.

Terdiri dari sebagian gerobaak ataupun kereta dorong yang diatur

sedemikian rupa yang secara berderet serta dilengakapi dengan sofa serta meja. Bagian atap

 

serta sekelilimgnya dapat ditutup dengan pelindung yang dibuat dari kain plasti, terpal ataupun yang yang lain yang tidak bisa tembus air. Berdasarakan fasilitas usaha tersebut, peadagang kaki 5 ini bisa dikategorikan orang dagang permanen yang biasanya buat tipe dagangan santapan serta minuman.

4. Kios

Wujud fasilitas orang dagang kaki 5 yang memakai papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyamai suatu dinding semi permanen, yang mana orang dagang bersangkutan pula tinggal ditempat tersebut.

Orang dagang kaki 5 bisa dikategorikan selaku pedagang

menetap.

5. Jengko/ Meja.

Kios wujud fasilitas Orang dagang kaki 5 ini memakai mejak Jongko serta beratap, fasilitas ini dikategorikan tipe orang dagang kaki 5 yang menetap.

6. Gelaran/ Alas.

Orang dagang kaki 5 memakai alas berbentuk tikar, kain ataupun yang lain buat menjajakan dagangannya. Bersumber pada fasilitas tersebut, orang dagang kaki 5 ini bisa dikategorikan dalam kegiatan semi permanen. Biasanya bisa ditemukan pada orang dagang kaki 5 yang berjualan benda kelontong serta santapan ataupun tipe dagangan yang jualan yang lain.

 

5. 5. 4. Posisi serta Waktu Berdagang PKL.

Tujuan utama dari aktivitas perdagangan adalah buat menjual benda dagangan buat guna menemukan keuntungan. Biasanya suatu aktivitas perdagagan dicoba ditempat- tempat yang gampang dijangkau oleh konsumen. Begitu pula dengan aktivitas perdagangan PKL yang menjual dengan dilokasi– lokasi yang ramai, guna buat mendapatkan keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL diperuntukan pada warga yang dari kalangan ekonomi yang menengah ke dasar, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah bila dibnadingkan dengan harga terdapat jual di pertokohan biayanya jauh berbeda serta cendrung harga yang mahal dan sangat susah benda jualannya buat ingin ditawarkan oleh para warga konsumen ataupun pembeli.

Haryeti ( 2002) menerangkan ada sebagian aspek yang pengaruhi posisi aktivitas dagang PKL ialah:

 

1. Faktor keramaian Posisi.

2. Mungkin Para konsumen belanjanya besar,

3. Kenyamanan serta Keamanan. Posisi Peadgang kaki Lima yang nyaman serta aman, merupakan sesuatu posisi yang leluasa dari ancaman yang menggangu. Semacam kendala dari orang–orang yang rampok dagangannya.

2. 5. 5. Ketertibaan Umum.

Kedisiplinan universal diketahui dengan bermacam sebutan, dalam bahasa prancis“ orde publik”, dalam bahasa jerman“ vorbehhaltklausel”, serta di Negara- negara dengan sistem diucap publik policy. Sebutan policy dipergunakan buat membuktikan pengaruh yang besar dari faktor- faktor politik, dalam perihal memastikan terdapat tidak ketrtibaan universal. Kekertibaan universal memegang peranan berarti, dalam makna tiap sistem Negeri manapun membutuhkan ancaman ataupun“ rem darurat“ yang diucap dengan sebutan ketertibaan universal( Limbong, 2006: 113).

Bagi Kantamadja( Dalam Limbong, 2006: 34) ketertibaan universal dalam makna luas ialah kata lain dari kepentingan universal, merupakan menggapai tujuan Negeri” warga adil serta makmur”. Aspek ketertibaan universal ialah sesuatu kebutuhan warga kota ataupun warga pedesaaan.

Dengan ketertibaan universal ada sesuatu kondisi yang menyangkut penyelenggaran kehidupan manusia selaku kedidupan bersama dalam kebutuhan tiap hari yang sangat erat kaitannya. keadaaan tertib yang universal sesuatu kepantasan minimun yang dibutuhkan, sehingga kehidupan bersama tidak berganti. mengingkatnya aktivitas PKL sampai memahami trotoar sampai sebagian besan tubuh jalur bisa menggagu kepentingan kehidupan bersama, dimana para penjalan kaki tergangu kenyamanannya karena trotoar dimanfaatkan buat tempat berdagang( soegeng, 2005: 15).

  

Pada dasarnya PKL mengetahuai berdagang di trotoar, jalur sangat menggangu ketertibaan universal. Terdapatnya pengetahuan PKL terhadap ketertibaan universal nyatanya tidak menyimbuklkan pemahaman hukum hendak ketertibaan area. Perihal tersebut sebab dorong rasa lapar para PKL. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap kalangan warga tersebut sangatlah kurang, sehingga dengan memandang ruang kosong serta memiliki kemampuan ekonomi hingga para PKL Menggunakan posisi tersebut buat berjualan.( LPPM USU, 2002: 13).

 

Pada dasarnya PKL Mengetahuai terdapatnya larangan berjualan dipinggir jalur universal ataupun luar jalur universal buat digunakan selaku tempat herjualan sehingga sangat menggagu terdapatnya ketertibaan universal yang telah diresmikan cocok dengan peraturan yang berlaku. Perihal ini membuktikan kalau para warga orang dagang kaki 5 sama sekali tidak menaati serta mengimpelemntasikan peraturan yang telah diterapkan buat kepentingan bersama serta kenyamanan dalam beraktifitas. Dari kondisi tersebut terdapat sebagian perihal yang jadi tolak ukur uraian yang jadi alibi orang dagang kaki 5 tidak terggangu dengan terdapatnya larangan jualan tersebut merupakan selaku berikut:

a) Para penegak hukum tidak tegas dalam mempraktikkan sanksi hukum apabila terdapat masyrakat yang melanggarar.

b) Para PKL merasa kalau mereka selaku orang dagang sah berjualan kaki 5 sebab retribusi di jalani oleh petugas dari pemerintah wilayah.

c) Para PKL tidak memiliki opsi lain buat mencari nafkah dalam penuhi kebutuhan keluarganya, sehingga bisa dikatakan orang dagang tersebut terserang aktivitas penertibaan hingga secara kenyataan perihal ini dianalogikan selaku hari yang tidak butuh disesali, sebab orang dagang tersebut masih dapat berjualan serta beraktivatas semacam biasa..

 

2. 5. 5. Penertibaan orang dagang kaki lima

 

Peordarminta,( 2001: 1064). Penertibaan orang dagang kaki 5 ialah usaha pemerintah yang diarahkan buat ketertiban ketentraman serta ketertibaan warga yang dalam pelaksanannya bisa terjalin paksaan dari pemerintah sendiri. Penertibaaan orang dagang kaki 5 ini dicoba dengan metode merekoleksi dari tempat yang ditertibkan ke posisi yang sudah disediakan cocok dengan peraturan. Tidak hanya itu pula bisa dicoba dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dalam mengintergrasikan PKL secara resmi.

2. 5. 6. Tujuan penertibaan

Tujuan penertibaan merupakan buat melenyapkan ataupun kurangi seluruh wujud ancaman dan ganguan terhadap ketertibaan dalam warga yang terdapat di dekat pasar yang masih melaksanakan proses transaksi jual beli dalam pasar itu sendiri dan roda pemerintah serta peraturan perundang- undangan yang telah di tetapkan supaya berjalan dengan mudah cocok dengan harapan dari kebijakan yang di buat cocok harapan dengan menjunjung besar proses aktivitas masyrakat bisa di laksanakan dengan melaksanakan aktivitas secara universal, tertib, tertib, serta aman sehingga tidak lagi perihal–hal yang membuat orang lain merasa tersendat.

Penertibaan bersumber pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, terhadap terhadap zona orang dagang kaki 5 guna diarahkan supaya:

a) Optimalisasi pendayagunaan tempat- tempat penampungan Usaha Informal yang disediakan serta diarahkan oleh pemerintah Kota Malang, semacam lahan parkir, halte yang bergeser guna selaku tempat berjualan.

b) Terhindarnya disfungsional sarana- sarana perkotaan dari akibat negative aktivitas zona informal orang dagang kaki 5.Sebaliknya kebijakan penertibaan bagi Wiliam Dun( 2001: 21) ditunjukan tercapinya hal- hal selaku berikut:

a. Penempatan zona informal orang dagang kaki 5 tidak formal ke pasar–pasar tradisional.

b. Penempatan ke lahan- lahan yang sudah di sajikan.

c. Penempatan ke posisi pertokoan, pusat pembelanjaan ataupun tempat- tempat yang layak di pakai.

d. Pembinaan manajemen usaha- usaha dan pemberian penyuluhan.

2. 5. 7. Penertiban PKL yang diijinkan serta tidak dijinkan

1. Yang di perbolehkan dalam penertiban ini yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Malang pada Pasal 3, selaku berikut:

a) Ada penumpukan orang yang melaksanakan aktivitas bersama- sama pada waktu relatif sama, selama hari.

b) Terletak pada kawasanan tertentu yang ialah pusat- pusat aktivitas perekonomian kota serta pusat non ekonomi perkotaan, namun kerap didatangi dalam jumlah besar.

c) Memiliki kemudahan buat terjalin ikatan antara orang dagang Kaki 5 serta calon pembeli, meski dicoba dalam ruang yang relatif kecil.

d) Tidak membutuhkan ketersediaan sarana serta utilitas pelayanan universal.

e) Buat kepentingan pengembangan usaha Orang dagang Kaki 5, Kepala Wilayah ataupun penjabat yang tunjuk berkewajiban melaksanakan pendataan, berupa tutorial serta penyuluhan berkesinambungan.

2. Tiap aktivitas usaha Orang dagang Kaki 5 dilarang:

a) Melaksanakan aktivitas usahanya di dalam alun- alun serta sekitarnya.

b) Mealakukan kegaitan usahanya di jalur, trotoar, sarana universal kecuali di kawasan tertentu yang diresmikan lebih lanjut oleh kepala Wilayah.

c) Melaksanakan kegaitan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bertabiat semi permanen.

d) Melaksanakan kegaitan usaha yang memunculkan kerugian dalam perihal kebersihan, keelokan, kedisiplinan, keamanan serta kenyamanan bersama.

e) Mengunakan lahan yang melebihi syarat yang sudah diijinkan oleh kepala Wilayah.

f) Berpindah tempat tanpa sepengetahuan serta seijin Kepala Dearah. 

g) Mengharuskan agar bisa Melantarkan serta membiarkan kosong tanpa aktivitas secara terus- menerus sepanjang satu bulan.